Gawat, Oknum Anggota DPRD Alor Lakukan Reklamasi Pantai Ilegal -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Gawat, Oknum Anggota DPRD Alor Lakukan Reklamasi Pantai Ilegal

Sunday, December 13, 2020

Foto Kondisi Reklamasi di Rumah Oknum Dewan (Dokpri)

Indikatoralor.com - Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur diduga lakukan reklamasi pantai Ilegal.


Perihal Reklamasi Pantai Ilegal yang dengan pembangunan fondasi rumah yang melewati bibir pantai di RT. 8/RW. 4 Desa Teluk Kenari (Afengmale) Kecamatan Teluk Mutiara ini terpantau langsung oleh awak media pada Minggu, 13 Desember 2020 pukul 13.15 WITA ini berdasarkan informasi yang dirangkum merupakan bangunan milik Anggota DPRD Kabupaten Alor Fraksi PDIP.


Menanggapi perihal ini, Kepala Desa Teluk Kenari Florida N Djaha ketika ditemui wartawan di kediamannya pada Minggu 3 Desember 2020 pukul 15.32 WITA menyampaikan bahwa pendirian bangunan ini sudah berlangsung semenjak beliau masih belum menjabat sebagai kepala Desa Teluk Kenari.


"Pembangunan pemembokan (abrasi) itu sudah dilangsungkan pada periode Kepala Desa sebelum saya. Mungkin tahun 2017 atau 2018," kata Florida


Menurutnya, karena baru dilantik pada Desember tahun 2019, pihak Pemerintah Desa Teluk Kenari dibawah pimpinan dirinya sama skali tidak tahu menahu  terkait persoalan ini.


"Saya baru dilantik pada Desember 2019 dan aktif pada tahun 2020 sehingga tidak terlalu tahu menahu terkait persoalan ini," ungkap Kepala Desa Teluk Kenari ini.


Senada dengan Florida N Djaha, Dominggus Bolang Ketua RT. 08/ RW. 4 yang juga ditemui langsung oleh tim media langsung angkat bicara. Menurut Dominggus, sejak awal menjabat sebagai Ketua RT 08 hingga saat ini Oknum DPRD yang bersangkutan tidak pernah menjalin hubungan dengan pemangku wilayah RT.08.


"Belum ada komunikasi, datang langsung bangun dan karena orang besar jadi kita juga takut tanya om. Namanya orang besar to jadi datang sebentar langsung pulang lagi," kata Ketua RT 8 ini.


Ketua RT yang akrab disapa Minggus ini dalam wawancara singkat bersama awa media menyampaikan bahwa proses pembangunan lokasi ini berlangsung sekitar tahun 2017.


"Seingat saya proses pembangunan beliua kira kira dilakukan pada tahun 2017.Waktu bangun tidak ada kontraktor yang kerja. Jadi 10 Rayon Jemaat Greja yang kerja,"


"Ketika proses penembokan, beliau minta kami kerja. Tapi karena kami juga dibayar jadi kami langsung kerja. apalagi saat itu bersamaan dengan masa - masa pembangunan menara dan pagar Greja Afengmale," ungkap Dominggus di akhir wawancara.

Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya.


Menanggapi bangunan tembok batas warga yang melewati batas bibir pantai Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTT untuk wilayah Kabupaten Alor, Muhammad Saleh Goro menjelaskan bahwa sesuai Perda NTT Nomor 4 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil provinsi NTT tahun 2017–2037 dan Pergub NTT nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada kawasan konservasi perairan Propinsi NTT maka segala pemanfaatan Ruang Laut 0 – 12 Mil dan dalam Kawasan Konservasi wajib mendapatkan izin dari Gubernur.


Sementara itu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKD) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya adalah KKP yang kewenangannya dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan unit pengelola adalah Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinis NTT Wilayah Kabupaten Alor.



“Bukan hanya di afemaleng banyak bangunan di Alor sudah melawati batas pantai sehingga tahun ini kita lakukan sosialisasi dan rencananya tahun depan (2021) kami akan melakukan penertiban bagi yang melanggar aturan tersebut,” tegas Muhammad Goro ketika dikonfirmasi via telpon, Senin 14 Desember 2020 pagi.


Terkait warga bangun di kawasan konservasi menurut Muhammad Saleh Goro sebagaimana yang dikutip dari Zonalinenews.com, menyampaikan bahwa hal ini berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikan dilarang.


“Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan Kawasan konservasi Pasal 2 menegaskan bahwa Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk a. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; dan/atau. b. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional,” jelas Muhamamd Goro.


Muhammad menambahkan untuk Kegiatan pemanfaatan ruang Laut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2020. menjelaskan bahwa untuk Kegiatan Pariwisata Alam Periaran seperti: Diving, Snorkeling, berenang, wisata spesies (pengamatan Dugong, lumba,lumba, hiu, dll), penelitian dan pendidikan. Kegiatan tersebut wajib diketahui unit pengelola.(*jab)