POKIR: Urgensinya Untuk Rakyat -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

POKIR: Urgensinya Untuk Rakyat

Friday, November 20, 2020

 

Foto Penulis

Artikel ini diangkat ke ruang publik setelah terjadi kisruh di ruang sidang paripurna DPRD Alor, NTT pekan lalu. Sidang yang dihadiri Bupati dan segenap Pimpinan DPRD Alor itu antara lain untuk mewadahi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan tentang pembangunan Alor ke depan. 


Istilah 'Pokir' tercantum pada pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD, memberikan saran dan pendapat berupa 'Pokir'  DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) paling lambat lima bulan sebelum ditetapkan APBD.


Penyampaian Pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran DPRD, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Disampaikan sebatas saran dan pendapat kepada Kepala Daerah. Dalam kontek hukum, memang saran dan pendapat itu tidak mengikat. Keputusan menerima dan menolak saran dan pendapat Banggar Dewan, sepenuhnya ada pada Kepala Daerah. 


Namun, agar hubungan fungsional dan kemiteraan kedua lembaga (eksekutif dan legislatif) berjalan baik dan efektif, maka seharusnya Kepala Daerah memperhatikan dengan sungguh-sungguh Pokir yang dipresentasikan dewan. Dewan pun wajib dengan sungguh-sungguh dan cermat menyerap kebutuhan rill masyarakat sehingga patut diakomodasi dalam RAPBD. Kata kuncinya adalah; untuk mewujudkan aspirasi dan memenuhi kebutuhan rakyat sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.


Kualitas RAPBD yang kelak dihasilkan, akan mencerminkan bobot hubungan fungsional dan kemiteraan DPRD dengan Kepala Daerah. Sekaligus juga menunjukkan efektivitas dan daya serap  aspirasi masyarakat yang akan dialah dalam 'mesin' politik.


Dengan pemahaman demikian maka Pokir merupakan perwujudan eksistensi dari lembaga legislatif. Pokir itu, memberikan bahan, arahan sekaligus kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen draf RKPD.


Kecuali itu, Pokir Dewan juga untuk memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA (Kerjakan Umum APBD), Prioritas dan Plafuntuk on Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD. Selanjutnya,  mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah melalui APBD.


Sebagai sebuah kontinuitas, maka  Pokir yang diajukan Dewan, wajib juga merekam dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Jika masih ada program dan kegiatan yang belum tuntas, terutama proyek fisik, maka harus dilanjutkan agar proyek tersebut tidak menjadi proyek mangkrak. Dengan demikian, Dewan sekaligus mengontrol pemerintah dalam penyelesaian proyek dan pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif.


Pokir anggota dewan, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah. Makanya dalam setiap menjelang finalisasi pembahasan dokumen KUA dan PPAS, antara Banggar Dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah  bersama Kepala Daerah melakukan musyawarah untuk pengambilan kesepakatan anggaran,  program atau kegiatan yang belum disepakati dalam pembahasan antara Komisi-Komisi DPRD dengan mitra kerja SKPD-nya.


Anggota dewan, idealnya harus pro aktif dalam penyampaian usulan program dan kegiatan pikirnya kepada pihak eksekutif. Kalau tidak proaktif, masyarakat yang telah memilih akan kecewa, karena anggota dewan yang mewakili daerahnya tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.


Dari hasil reses, anggota DPRD bisa menjadikan bahan pokir untuk disampaikan dalam Musrenbang. Setiap Musrenbang, Bappeda biasanya mengundang anggota dewan untuk memberikan masukan dan arahan terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang diwakilinya.


Sementara relasi DPRD dengan Kepala Daerah dalam konteks 'Pokir' sebagaimana diuraikan di atas, membutuhkan kemampuan Dewan dalam mencermati aspirasi dan kebutuhan rakyat, sebaliknya pihak eksekutif diharapkan memiliki kecermatan dalam menyelaraskan Pokir yang disajikan dengan kebijakan publik yang sudah dan akan diambil.


Hubungan tak harmonis antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD secara pribadi, sepanjang dapat dikesampingkan dalam relasi fungsional ini, tidak menjadi masalah apalagi menimbulkan kegaduhan. Yang terpenting adalah kematangan pihak yang berseteru secara pribadi tidak membawa konflik personal itu ke ruang sidang.**)



Penulis: Mohammad S. Gawi