Matinya Feminisme Dalam Rahim Hukum Adat -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Matinya Feminisme Dalam Rahim Hukum Adat

Sunday, September 20, 2020

Foto: Wanita Tua

indikatoralor.com
- Dalam judul sebelumnya yang sempat dimuat IDNTimes telah saya bahas terkait seks dan gender dalam pusaran perlawanan patriarki,  maka di judul ini saya mencoba menggabungkan berbagai macam gesekan – gesekan di lingkungan masyarakat yang mampu mematikan semangat penolakan terhadap adanya praktik yang dianggap oleh beberapa aktivis perempuan bahwa hal tersebut adalah tindakan patriarki.


Dalam Jurnal Direktur Jaringan Perempuan Aceh Untuk Keadilan (JARI) Lhokseumawe Khairul Hasni memaparkan bahwa budaya Indonesia yang cenderung memarginalkan perempuan akan berpengaruh pada proses pembentukan karakter bangsa. Hasni menarik contoh kondisi saat ini yaitu fenomena kekerasan berbasis komunitas atas nama adat dan syariat.

Disini pergolakan pemikiran semakin menuju pada kebuntuan ketika bangkitnya pemikiran feminis harus takluk di bawah penegakan hukum adat dan budaya. Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.’’ Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945  bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita artikan bahwa kemungkinan tumbuh kembangnya pemikiran feminis di negara ini hanyalah sebuah kesia-siaan belaka lantaran budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat setiap wilayah di Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga pada ujung timur negara kita Merauke telah kental dengan muatan tindakan patriarki yang maha nyata adanya.

Ketika feminisme harus takluk dibawah kaki paham budaya yang cenderung mengatur berbagai macam hajat kaum perempuan Indonesia dengan diperkuat oleh acuan diatas maka upaya melepaskan diri dari berbagai macam diskriminasi gender di Indonesia semakin terlihat sehingga tidak sedikit suara minor dan upaya memberontak dari kekangan belenggu budaya ini coba di perjuangkan oleh beberapa aktor nekat yang sebenarnya paham bahwa mereka tidak akan mungkin mampu merubah paham yang telah mendarah daging dalam tatanan sosial, adat dan budaya ini.

Kendatipun hukum adatiah hanya berlaku berdasarkan teritorial tertentu atau dalam bahasa sederhanya hanya berlaku pada lingkungan tertentu saja. Tapi, konstruk pemahaman masyarakat yang dinaungi oleh hukum adat di negara ini semuanya hamper sama dalam hal memaparkan eksistensi kaum perempuan di lingkungannya.

Saru dan Patriarki di Tanah Jawa

Tanah Jawa merupakan sebuah teritorial yang secara pendekatan adatiah sangat berbanding terbalik dengan pemikiran feminisme dalam menentang proses perjuangan melawan praktik patriarki. Bayangkan saja khususnya perempuan Jawa, erat kaitannya dengan segudang tata krama yang menyertainya. Pandangan bahwa perempuan haruslah menjadi seorang penurut, setia, serta lembut telah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat di tanah Jawa. Pandangan ini diperkuat karena budaya priyayi yang diadopsi oleh kebanyakan keluarga Jawa dari golongan kelas atas (keraton), khususnya masyarakat yang berada di wilayah sekitar keraton.

Budaya dan tata nilai dalam masyarakat yang telah dibentuk sedemikian rupa, membuat terjadinya pembagian peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dimana, peran publik dimainkan oleh laki-laki sedangkan peran domestik dimainkan oleh perempuan. Peran publik yang dimainkan oleh laki-laki menghasilkan materi atau kedudukan yang membuatnya mendapatkan posisi superior. Sedangkan peran perempuan yang tidak menghasilkan materi maupun kedudukan membuatnya diletakkan pada posisi inferior.

Perempuan diikat dengan berbagai macam aturan – aturan yang secara hirarkinya merupakan warisan kebiasaan pendahulu mereka yakni masyarakat jawa kuno yang dikenal sebagai masyarakat yang paling kaya akan budaya serta paham yang mengikat dan mengatur tata karma, norma dan perilaku seorang anak gadis sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Budaya ataupun paham yang hingga saat ini masih menjadi tembok baja dan sering kita dengar dengan kata saru  berfungsi sebagai bentuk pembatasan yang dilakukan kepada kaum perempuan yang secara perilaku kurang sesuai atau kurang lazim dalam lingkungan masyarakat.

Kendatipun hari ini mulai terlihat beberapa orang perempuan jawa sudah berhasil menjebol tatanan tembok kata Saru ini, akan tetapi tidak sedikit perempuan jawa yang tidak berani melawan apalagi berontak terhadap tatanan warisan budaya yang telah diberikan kepada mereka. Serta memandang beberapa perempuan lainnya yang berani menerjang pembatasan yang mereka anggap sebagai wujud nyata patriarki dalam hidup mereka.

Sungguh bukan sebuah pemandangan yang elok dalam penilaian masyarakat ketika seorang perempuan yang dianggap dan diharuskan kemayu serta lemah lembut akhirnya memposisikan diri sebagai barisan penentang dalam pemahaman budaya yang turun temurun tersebut. Mereka yang berani melawan merupakan para aktivis feminis yang berjuang untuk menjadi wanita karir serta diantara mereka punya kisah kelam tentang betapa tersiksanya dalam kekangan patriarki.

Mengadu Kekuatan Hukum Adat dan Feminisme di Indonesia

Berbagai gambaran terkait Indonesia dan feminisme yang telah kita bahas bersama diatas setidaknya akan melahirkan sedikit gambaran di benak pembaca sekalian. Namun apakah ketika budaya dan hukum adat telah mendominasi setiap sendi dan simpul kehidupan bermasyarakat menandakan bahwa efektifitas gerakan feminisme di Indonesia akan menemui jalan buntu? Apakah harapan – harapan yang sekian lama tertanam dalam benak para aktivis perempuan dalam menghancurkan berbagai bentuk patriarki di negara ini hanya ilusi belaka? Mari kita jawab bersama.

Presentase tingkat keikut sertaan dalam duni pendidikan dasar hingga di dunia perguruan tinggi dewasa ini membuktikan bahwa berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, jumlah peserta didik tingkat SMA pada tahun 2016/2017 lenih di dominasi oleh kalangan perempuan. Disamping itu, saat ini jumlah mahasiswi yang lebih tinggi daripada mahasiswa dalam pendidikan tinggi ini.

Hal semakin menjadi perhatian di negeai‐negari maju karena persentasenya sangat signifikan, dimulai sejak dasawarsa 1980‐an dan 1990‐an. Situasi ini dinamakan reversal of gender inequalities in higher  education.  Stéphan Vincent ‐ Lancrin ( 2008 ) menengarai sejumlah faktor yang meliputi. Pertama , faktor demografik. Usia ketika menikah yang meningkat dan kebebasan lebih besar bagi perempuan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Kedua, faktor sosisologis, yaitu berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan di pasar tenaga kerja, di masyarakat, di dalam keluarga.Ketiga, faktor ekonomik, yaitu gaji yang lebih tinggi dengan pendidikan yang lebih tinggi, dan struktur perekonomian yang berubah. Keempat, faktor edukasional, yaitu perubahan dan pandangan dan model pendidikan yang lebih memungkinkan perempuan terlibat dalam pendidikan tinggi.

Lantas jika dalam acuan data pendidikan dasar dan perguruan tinggi jumlah peserta didik dengan jenis kelamin perempuan (siswi) dan mahasiswi lebih banyak dibandingkan jumlah siswa dan mahasiswa maka akan mengantarkan kaum perempuan menjadi pendobrak patriarki? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikia? Jawabannya adalah tatanan budaya telah memberikan patokan (harga mati) bahwa hukum adat adalah sebuah keputusan mutlak yang mengikat seluruh kaum perempuan di negara ini. Karena Indonesia dan keanekaragaman budayanya memiliki aturan tersendiri yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat terutama kaum perempuan.


Penulis: Damanhury Jab