BPN Alor Bersurat ke Mayat, Ada Apa? -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

BPN Alor Bersurat ke Mayat, Ada Apa?

Thursday, September 17, 2020

Kantor BPN Kabupaten Alor (Doc. Indikatoralor.com)

Indikatoralor.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dikabarkan mengirim surat kepada orang yang sudah meninggal Dunia. Kamis (08/09/2020)

Surat dengan nomor KU.01.02/1082-53.05.600/IX/2020 ini merupakan Surat Pemeriksaan Lokasi Bidang Tanah yang disengketakan oleh oknum MY yang berada di sekitaran Masjid Al Fatah, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor.

Sebagaimana kabar yang diterima langsung oleh pewarta Indikatoralor.com pada Kamis, (16/09) lalu oleh salahsatu warga yang anggota keluarganya menjadi tergugat dalam sengketa ini.

Menurut salahsatu keluarga tergugat yang tidak ingin disebutkan namanya ini surat dari BPN yang diterima oleh keluarganya pada beberapa waktu lalu tersebut memiliki beberapa kejanggalan diantaranya pencantuman nama penerima surat serta tempat atau lokasi bidang tanah yang akan disengketakan.

"Saya merasa sangat aneh dan sangat menyayangkan langkah yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Alor dalam menyikapi kasus ini. Mana mungkin keluarga saya atas nama DL yang sudah lama meninggal Dunia bisa dicantumkan namanya dalam Surat Pemeriksaan Lokasi Bidang Tanah. Aneh, masa BPN bisa undang mayat untuk ikuti prosesi pemeriksaan lokasi?,"ungkapnya.

"Tidak hanya itu kaka, titik tuju gugatan yang dimuat dalam Surat Pemeriksaan Lokasi Bidang Tanah oleh BPN sendiri sudah salah alamat yakni BPN menerangkan bahwa lahan yang digugat ini berada di Kelurahan Binongko padahal sebenarnya di Kelurahan Kalabahi Kota," ungkapnya sembari mengangkat lembaran Surat Pemeriksaan Lokasi Bidang Tanah di depan pewarta.

Tidak hanya itu, BPN juga dinilai kurang teliti secara administrasi serta latah prosedur penyelesaian mengingat penggugat dalam hal ini MY tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk ditindak lanjuti berkas gugatannya.

Keluarga tergugat ini juga sempat blak - blakan kepada pewarta bahwa penggugat telah melayangkan surat somasi kepada keluarganya sehari sebelum pengukuran lahan.

Sementara itu, tergugat lainnya yakni SS (41) turut angkat bicara soal gugatan ini. SS yang saat ini menempati bagian dari lahan yang digugat oleh MY ini mengaku tidak nyaman dengan adanya gugatan tersebut.

"Saya sempat tidak nyaman karena saya sering menerima amanat dari orang yang mengatasnamakan sebagai perantara penggugat. Satu kali pas pagi - pagi ada pembawa amanat yang datang ke rumah dan  bilang ke saya begini "bibi lebih baik ator dame saja". Tidak hanya melalui satu orang tapi beberapa orang,"kata SS.

"Kenapa yang bersangkutan tidak berani WA saya padahal sa pu nomor Hp kan ada sama dia. Kenapa harus lewat orang lain. Terus ini sertifikat tanah terbit 1967 dan sa pu mama juga masih hidup ni. mereka juga cerita kalau tanah ini dibeli dengan lembaran uang kertas dan dengan kepingan uang logam," pungkasnya.

SS juga mengakui bahwa sempat didatangi oleh penggugat bersama pengacaranya untuk meminta agar membuat surat pengalihan hak namun dirinya menolak ketika dimintai untuk menandatangani surat jaminan pengalihan hak.

"Tapi yang buat saya heran lagi, kenapa sehingga RT, RW dan Lurah Kalabahi Kota tidak pernah muncul semenjak mediasi pada 28 Juli 2020 lalu sampai hari ini,"kata SS.

Melalui SS, pewarta juga menerima informasi bahwa ada oknum anggota kepolisian yang turut berperan sebagai pembawa pesan dari penggugat serta beberapa tetangga disekitarnya telah melakukan penandatangan surat jaminan pengalihan hak dan membayar sejumlah uang kepada penggugat.

Menanggapi hal ini, Kadis BPN Kabupaten Alor, Jermias Haning S.SiT langsung angkat bicara. Jermias yang ditemui pewarta Indikatoralor.com pada (17/09) pukul 09.45 WITA di ruang kerjanya mengakui bahwa pihak pertanahan mengalami kekeliruan penulisan dalam mencantumkan nama Almarhum DL dalam Surat Pemeriksaan Lokasi Bidang Tanah serta kesalahan tujuan lokasi Pemeriksaan Lokasi Bidang Tanah tapi sudah diclearkan di lapangan.

"Kalau saya panggil nama, ahli waris mereka tersinggungnya dimana? saya perlu katakan kalau sampai dengan saat ini status kepemilikan tanah berdasarkan sertipikat masih tercatat atas nama almarhum dan hal tersebut sudah kami clearkan langsung di lokasi pemeriksaan," kata Jermias.

Kepala BPN ini juga menerangkan bahwa prosedur yang telah ditempuh oleh pihak BPN merupakan prosedur yang dilakukan sebagaimana rancangan berita acara dan BPN hari ini masih memihak kepada pemilik sertifikat tanah yang sah.

"Ahli waris suruh datang kesini biar saya bicara sama mereka. Itu ibu yang crewet - crewet tu. Kalau tidak mengerti tenang saya bantu kalian, kalau tidak mengerti, diam saya bantu kalian,"

"Saya ini orang Rote yang datang di Alor ini yang kerja lurus - lurus saja. Jadi kalau ada orang Alor yang datang kesini hanya mau coba - coba mendingan kau keluar," tegasnya di akhir.

Akibat dari kejadian ini, beberapa warga yang berada di lokasi tergugat mengaku merasa malu dengan tetangga sekitar mengingat kabar ini sudah menyebar ke beberapa tetangganya.

Dengan kejadian ini, beberapa masyarakat di kawasan Kelurahan Kalabahi Kota sangat menyayangkan peranan BPN yang sudah membuka ruang kepada penggugat yang tidak memiliki bukti kuat dalam gugatan ini. 

Selain itu, dengan tidak adanya bukti kepemilikan lahan yang kuat namun tetap dilanjutkan pada proses proses pemeriksaan lahan sengketa, BPN juga dianggap telah mengabaikan kesepakatan yang tercantum dalam berita acara mediasi pasal 3.

Untuk diketahui, dalam kejadian ini berdasarkan infestigasi yang dilakukan oleh  pewarta penggugat melakukan perannya tidak dengan bukti yang kuat serta ada beberapa upaya mengecoh psikologi tergugat melalui pembawa pesan yang didalamnya melibatkan Oknum anggota kepolisian dan Oknum anggota TNI yang mendatangi pihak tergugat. (*Jab)