Aksi Gembong Penggugat Tanah Resahkan Masyarakat, Keluarga Alor Besar Angkat Bicara -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Aksi Gembong Penggugat Tanah Resahkan Masyarakat, Keluarga Alor Besar Angkat Bicara

Wednesday, September 30, 2020

 

Ilustrasi Gembong Mafia Tanah (Sumber: Tribun Timur)

Indikatoralor.com - Kasus Gugatan Tanah yang dilakukan oleh oknum MY dan komplotannya dengan membawa nama Keluarga Besar Panggo di Desa Alor Besar mengundang murka keluarga Besar.


Kabar ini diteirma langsung pewarta Indikatoralor.com dalam investigasi kasus yang dilakukan pada Sabtu, (26/09/2020) pukul 10.00 WITA lalu.


RU selaku tetuah dari keluarga besar Panggo kepada pewarta menyampaikan bahwa langka yang ditempuh oleh MY ini tanpa sepengetahuan pihak keluarga besar atau berjalan sepihak saja.


"MY dalam aksi penggugatan tanah yang selama ini dia lakukan tidak pernah mengajak koordinasi dengan Keluarga Besar. bahkan datang ke Alor Besar-pun tidak pernah," ungkapnya.


Menurut keterangannya, MY yang beberapa waktu lalu sempat melayangkan gugatannya di beberapa bidang tanah di kawasan kabupaten Alor ini jika ditinjau dari hak kepemilikan tanah tidaklah pantas mengingat MY adalah keturunan dari anak perempuan dari Isteri ke 2 pemilik lahan.


"Anak ini tidak sadar diri, beberapa hari lalu kami juga baru layangkan surat gugatan ke BPN Kabupaten Alor terkait surat gugatannya ke lahan SD GMIT Kokar. Dia ini siapa? kalau kita hitung - hitung na yang bersangkutan ini bukan pewaris asli karena anak dari istri pertama dari kakeknya KK masih ada dan punya keturunan juga," pungkasnya.


"Dia ini kan aslinya orang lombok, bukan hitungan orang Alor. karna bapaknya Y purnawirawan salahsatu Institusi militer itu orang lombok. Jika dia  maju, saya mau tanya. Itu tanah yang saat ini di klaim sama dia milik kakeknya KK itu dikasih oleh siapa?, jangan paksakan saya buka hal - hal yang selama ini sudah ditutupi," ungkap tokoh adat Alor Besar ini.


Dalam kesepatan yang sama, Suleman Tulimau turut buka mulut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh MY ini sudah mencoreng nama Keluarga Besar Raja Alor Besar.


"Oknum MY dalam aksinya ini sudah berani ganggu bidang tanah yang selama ini dipakai bangun sekolah oleh saudara - saudara Adang - Bungabali. Sementara saat ini karena ulah anak ini kita semua tanggung malu. kami dari keturunan Keluarga Besar Raja Bungabali sangat menyayangkan tindakan anak ini,"kata Suleman.


Menanggapi tindakan ini, Sulaiman Singh, SH turut angkat bicara. Sulaiman yang dijumpai pewarta pada Selasa (29/09) kemarin di kediamannya mengaggap bahwa kejadian ini tidak terlepas dari tanggung jawab BPN.


"Kalau berkas penunjang untuk penggugatan tidak mampu dihadirkan oleh pihak penggugat, harusnya BPN tidak boleh merespon gugatan tersebut," kata Wakil Anggota DPRD Kabupaten Alor sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Alor ini.


"Dapat Waris saja belum kok sudah main layangkan somasi. Legal Standingnya apa?,"tandas Anggota DPRD Perwakilan Dapil IV Abal - Pulau Pura ini.


Sulaiman Singh di akhir pernyataanya juga berharap agar kedepannya jika ada gugatan - gugatan seperti ini sebaiknya pihak tergugat harus lebih berhati - hati lagi mengigat konstalasi ekonomi bangsa yang kurang stabil saat ini bisa memicu kemunculan gembong - gembong penipu kelas teri di sekitar kita.


Berdasarkan Informasi yang dihimpun pewarta, SD GMIT Kokar dalam kejadian ini mengalami kerugian sebesar 20 Juta Rupiah dan Yayasan Yupenkris yang didatangi langsung oleh penggugat mengalami kerugin sebesar 20 Juta Rupian maka total kerugian masyarakat terbaru pasca kasus gugatan SD GMIT Kokar ini sebesar 40 Juta Rupiah.


Untuk diketahui, oknum MY sebagaimana hasil investigasi pewarta Indikatoralor.com sudah tidak ada lagi di Kabupaten Alor dan kabar terakhir yang diterima pewarta melalui sumber yang bisa dipercaya oknum sudah berangkat ke Kupang sebelum proses pemeriksaan lahan di SD GMIT Kokar.


Dalam kasus ini, BPN selaku lembaga negara yang mestinya lebih bijak dalam menerima laporan dan gugatan kembali kecolongan lantaran telah memberi ruang untuk beraksi kepada MY dan komplotannya yang tidak mampu menunjukkan bukti atas hak kepemilikan lahan - lahan yang digugatan. (*Jab)