Tanah Keluarga "Diserobot", Pemuda Ini Layangkan Protes -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Tanah Keluarga "Diserobot", Pemuda Ini Layangkan Protes

Tuesday, August 25, 2020

Foto: Penulis (Memakai Baju Putih)
Tulisan ini semata untuk diketahui publik, agar publik bisa mengambil pelajaran didalam kasus dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dialami oleh keluarga saya. 

Bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terdapat beberap keanehan dan dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Bagi saya, proses penanganan kasus dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang kami laporkan, hasilnya sangat mengecewakan dan mencengangkan. 

Tulisan ini juga dimaksud untuk publik, supaya publik bisa memberikan penilaian atau pendapat, apakah publik setuju atau malah sebaliknya tidak setuju dengan kesimpulan pihak kepolisian. 

Adapun pelapor berinisial AB warga dusun Lasinta, desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, sementara terlapor masing-masing berinisial MS, IR, JF ketiganya warga dusun Doroma, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

1. Kronologis Perkara 

Peristiwa ini berawal ketika saya mendampingi keluarga mendatangi Kapolsek Wera untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, selain membuat laporan polisi, kami juga membawa Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pelapor dan dua orang saksi sebagai bukti awal. Sesampainya disana, kami diterima dan dilayani dengan sangat baik. Dalam proses pembuatan laporan polisi tersebut, sama sekali tidak ada kendala. Semuanya berjalan dengan lancar, sehingga hari itu juga laporan kami ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: 

SLTP/K/61/VII/2020/NTB/Res. Bima Kota/Sek. Wera, berdasarkan surat aduan tertanggal 22 Juli 2020 tersebut, personil kepolisian resort Wera langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Namun, pada saat itu pelapor belum dimintai keterangan untuk kepentingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selang empat hari setelah laporan kami diterima tepatnya pada tanggal 26 Juli 2020, penyidik pembantu BRIPKA Lilik Mujianto memanggil pelapor dan saksi untuk dimintai keterangannya untuk keperluan BAP. Panggilan itu bukan melalui surat, melainkan melalui pesan WhatsApp. Saya pun hadir untuk mendamping Pelapor dan saksi. 

 2. Pembuatan BAP 

Selanjutnya, pelapor dan saksi dimintai keterangan, dan semuanya berjalan dengan lancar. Namun, pada saat itu, tidak semua saksi dimintai keterangan melainkan hanya satu saksi saja. Setelah semua keterangan dan kesaksian kami berikan, dan BAP telah rampung, kami dipersilahkan untuk pulang dan diminta untuk bersabar menunggu informasi terkait proses penangan perkara yang kami laporkan. 

3. Terlapor Dimintai Keterangan

Tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2020, BRIPKA Lilik Mujianto selaku penyidik pembantu menginformasikan kepada saya bahwa para terlapor akan dimintai keterangan, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2020, delapan hari setelah pelapor membuat BAP. 

Saya tidak tahu persis bagaimana prosesnya, karena saya tidak bisa ikut didalam proses itu, tapi yang jelas para terlapor sudah diminta keterangannya. Kata BRIPKA Lilik Mujianto, setelah pelapor dan terlapor dimintai keterangannya, perkara akan dilanjutkan ke tahap gelar perkara. Setelah itu, saya bersama pelapor menunggu dan terus menunggu perkembangan kasus yang kami laporkan.

 4. Gelar Perkara 

Sampai akhirnya saya diinformasikan bahwa Gelar Perkara akan dilaksanakan pada tanggal 18 atau 19 Agustus 2020 kemarin, tapi ditunda karena penyidik ada giat di Polres dan mengamankan aksi Demonstrasi di desa Oi Tui. "Mohon maaf mas besok atau Rabu belum bisa gelar, besok ada giat di Polres dan Rabu-nya di desa binaan saya Oi Tui ada aksi demo," Tulis BRIPKA Lilik Mujianto melalui pesan WhatsApp kepada saya, Senin (17/08/20).

Mendengar informasi itu, saya kemudian menanyakan kepastian kapan dan dimana Gelar Perkara dilaksanakan, jika hari Selasa dan Rabu itu ditunda. Beliau menjawab, bahwa Gelar Perkara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Singkat cerita, akhirnya gelar perkara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. 

Disinilah keanehan dan pertanyaan-pertanyaan penting itu muncul. Salah satunya kenapa gelar perkara dilaksanakan tanpa menghadirkan pelapor dan terlapor padahal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoensia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bagian ketiga tentang gelar perkara pasal 45 ayat 4 mengatakan "Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara" 

Kemudian pasal 46 ayat 3 mengatakan "Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan," 

Namun, dalam pelaksanaannya, gelar perkara dilaksanakan tanpa mengahdirkan pelapor dan terlapor (mungkin tidak diperlukan). Tiba-tiba saya diinformasikan oleh BRIPKA Didi Darmadi, SH selaku penyidik pembantu yang ditunjuk untuk menangani perkara yang kami laporkan, bahwa gelar perkara sudah dilaksanakan dan hasilnya akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang nantinya akan dikirim kepada pealpor. 

Surat itu kemudian dikirim pada hari itu juga melalui Pemerintah Desa Sangiang yang selanjutnya Pemerintah Desa Sangiang menunjuk kepala Dusun Lasinta untuk mengantar surat itu kepada kami selaku pelapor. 

Ada dua surat yang kami terima, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan Nomor: B/60/VII/2020/Polsek Wera yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2020 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dengan nomor: B/61/VII/2020/Polsek Wera yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020. 

 5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2020.

Setelah kedua surat itu saya terima, tanpa basa-basi saya kemudian membuka segelnya lalu membaca isinya, surat pertama yang saya baca adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2020. Pada intinya memuat tentang pemberitahuan tentang perkembangan dan rencana penangan kasus yang kami laporkan dan siapa penyidiknya. 

Dalam benak saya, kenapa surat yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2020 lalu (isinya sangat penting) baru diberikan kepada kami tanggal 24 Agustus 2020? tepatnya 33 hari hari setelah laporan kami diterima. Apa tidak sebaikanya surat ini diberikan pada kami sesaat setelah surat itu diterbitkan? Selain itu, yang membuat saya kaget sambil merasa ada yang aneh, surat itu ternyata menunjuk BRIPKA Didi Darmadi, SH sebagai penyidik pembantu yang menangani perkara yang kami laporkan. 

Kenapa saya kaget dan kenapa saya merasa ada yang aneh? Karena sejak awal perkara yang kami laporkan ditangani oleh penyidik Pembantu BRIPKA Lilik Mujianto, baik pada saat membuat laporan polisi, pembuatan BAP pemeriksaan saksi-saksi, terlapor maupun komunikasi yang terjadi selama ini hanya saya dan BRIPKA Lilik Mujianto, saya tidak pernah bertanya atau berkonsultasi dengan BRIPKA Didik Darmadi, SH yang ternyata adalah penyidik pembantu dalam perkara. 

Dalam hati saya bertaya-tanya, berarti dalam perkara kami ada dua penyidik pembantu sekaligus. Yang satunya ditunjuk dengan surat tapi tidak pernah terlibat dalam menerima laporan, membuat BAP, meminta keterangan baik pelapor, terlapor maupun saksi, penyidik pembantu ini hadir diakhir-akhir perkara. Sebaliknya yang tidak ditunjuk dengan surat malah terlibat aktif dalam semua proses penanganan. 

Mungkin itu bukan soal, dan syah-syah saja bagi Polsek Wera, tapi bagi kami ini menjadi soal yang sangat serius, kenapa? Karena sebelumnya, kami tidak pernah diberitahukan siapa penyidik pembantu dan siapa penyidiknya. Kami baru tahu penyidik pembantu dan penyidiknya, setelah 33 hari laporan kami diterima melalui dua surat itu. 

6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020. 

Kebingungan, perasaan kaget dan keanehan itu semakin tidak karuan ketika saya membaca surat yang kedua, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020. Isinya sangat mencengangkan, diantaranya: 

 a. Laporan/Pengaduan yang kami sampaikan sudah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan meminta keterangan terhadap saksi Siregar, Saksi April dan saksi Haifun (Staf kantor Desa Sangiang/Kair Kesra). Tapi seingat saya, hanya Saksi Siregar dan Saksi April yang kami ajukan, sementara saksi Haifun bukanlah saksi yang kami ajukan. 

 b. Setelah dilakukan pemeriksaan dari keterangan saksi yang diajukan dan keterangan pelapor disimpulkan bahwa terhadap dugaan perkara penyerobotan hak atas tanah yang kami laporkan belum dapat diditingkatkan ketahap penyidikan dengan pertimbangan bahwa perkara yang kami laporkan sudah daluarsa menurut ketentuan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 KUHP tentang gugurnya hak menuntut secara hukum dan terlapor sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2003 dan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan sejak tahun 2010. 

Pasal 78 itu mengatakan bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 

 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 
  
 7. Ketentuan pasal 78 dan 79 KUHP itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Pertanyaannya, sudah benarkah pasal itu diterapkan dalam perkara yang kami lakukan? Sebab, dalam perkara tersebut, yang kami laporkan bukan 1 orang saja, melainkan 3 orang, yaitu saudara MS, IR dan JF. Dan ketiga orang tersebut, melakukan Dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah di tempat yang sama (satu bidang tanah) namun dalam waktu yang berbeda. 

Saudara MS diduga melakukan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah pada tahun 2003, bahkan memiliki SPPT yang diterbitkan padah tahun 2010 (7 tahun setelah menguasai tanah milik orang), sementara IR diduga melakukan tindakan itu pada tahun 2018, JF pada tahun 2019.

Ketiganya masih menguasai tanah pelapor sampai dengan saat ini. Artinya dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh ketiga orang itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jika perkara yang kami laporkan belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dengan pertimbangan daluarsa menurut ketentuan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 terlapor serta pertimbangan bahwa terlapor sudah menguasai tanah dan memiliki SPPT. 

Maka pertanyaannya adalah, sudah tepatkah penerapan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 itu? Kenapa SPPT lebih dipertimbangkan daripada sertifikat? Mari kita tinjau dan teliti secara serius kedua pertimbangan itu. Penyidik hanya menerapkan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2, tetapi tidak memperhatikan dengan serius ketentuan pasal 79 KUHP. 

Berikut bunyi pasal 79 KUHP; Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan; 

2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; 

3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut. Dilihat dari ketentuan pasal 79 ayat ke 1, ke 2 dan ke 3 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tenggang waktu daluarsa itu dihitung atau mulai berlaku sesudah perbuatan itu dilakukan, bukan sebelum atau saat dilakukannya perbuatan pidana itu. 

Pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 itu belum mengantur tentang tenggang waktu daluarsa, tapi hanya mengatur masa daluarsa, justru tenggang waktu daluarsa itu diatur lebih lanjut dalam pasal 79 itu.

Artinya apa? Artinya adalah antara pasal 78 dan pasal 79 tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu kenapa dalam kasus kami pasal 79 KUHP tidak diterapkan, kenapa hanya pasal 78? Sementara dalam perkara yang kami laporkan, terkait dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah itu, masih berlangsung sampai dengan saat ini. Artinya belum bisa diterapkan pasal 78 dan 79 itu. Karena tindakannya belum berakhir, tindakan itu masih berlangsung. Sehingga tidak masuk akal masa daluarsa itu diterapkan dalam perkara yang kami laporkan. 

Nah, yang dilakukan oleh penyidik dalam meneliti dan menerapkan pasal 78 itu dihitung pada saat dimulainya dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah bukan sesudah perbuatan itu dilakukan. Saya menduga Penyidik bahkan Kapolsek Wera salah dan tidak teliti dalam menafsirkan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2 itu, disengaja atau tidak saya tidak tahu. Tapi itulah fakta yang terjadi hari ini. 

 8. Antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 

 Selain penerapan pasal 78 ayat ke 1 dan ke 2, yang menjadi pertimbangan kenapa perkara kami belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan (dihentikan) adalah karena SPPT. Dalam perkara kami, sepertinya penyidik lebih mempertimbangkan keberadaan SPPT yang diterbitkan tahun 2010 ketimbang SHM yang diterbitkan sejak tahun 1992. 

SHM tidak ada gunannya dalam penyelidikan perkara kami, buktinya SHM yang kami ajukan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam gelar perkara, justru yang diertimbangkan adalah SPPT. 

Padahal kita tahu sendiri, apa itu SHM dan apa itu SPPT. SHM tentu sangat berbeda dengan SPPT, baik dari instansi yang menerbitkan maupun peruntukan nya. SHM dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai legalitas tanda bukti hak atas tanah dan sedangkan SPPT dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang kegunaannya hanya untuk menentukan objek pajak yang harus dibayarkan, bukan sebagai bukti hak milik. 

Baru kali ini saya melihat, SPPT lebih penting dan berguna daripada SHM, dan itu hanya ada di Polsek Wera. Saran saya, sebaiknya Penyidik membuka kembali berkas perkara itu, dan diteliti lagi secara profesional dan proporsional demi tegaknya hukum bagi para pencari keadilan dan kepastian hukum. 

Demikian tulisan ini saya buat, semata untuk ditinjau dan diketahui secara bersama dan dipergunakan sebagaimana mestinya. (Furkan/Indikatorntb)