Menyoal Karantina dan Lambannya Alokasi Anggaran Covid-19 di Alor. -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Menyoal Karantina dan Lambannya Alokasi Anggaran Covid-19 di Alor.

Tuesday, April 7, 2020

Foto Penulis

Indikatoralor.com - Keputusan Bupati Alor untuk melakukan local lockdown pada wilayah kepulauan alor adalah hal yang tepat ditengah ketidakpastian pemerintah Pusat dalam merespon hal tersebut. keputusan bupati Alor ini pada satu sisi terkesan menentang otoritas pusat, namun disisi lain merupakan jawaban atas kekhawatiran merebaknya covid-19 di Alor.

Karantina wilayah itu berkaitan dengan akses transportasi udaha dan laut. Penutupan akses keluar masuk orang ini dimulai sejak 31 maret hingga 15 april mendatang. Smeentara untuk transportasi barang tetap berjalan sebagaimana biasanya dengan tetap memperhatikan upaya pencegahannya.

Dari beberbagai himbauan yang ada, barangkali keputusan melakukan local lockdown patut diapresiasi. Sebab, ditengah kegagapan Negara mengahadi covid-19 dan ketidak-beranian presiden untuk memutuskan lokdown secara bersama, serta kebanyakan daerah lainnya memutuskan menunggu ketidakpastian pemerintah pusat, tanpa peduli bupati alor mengeluarkan himbauan karantina wilayah. 

Keputusan sedikit “membangkang” yang tidak semua kepala darah lakukan. Namun, apakah keberanian seperti itu (mengkarantina wilayah) juga terjadi pada upaya jaminan melindungi dan memenuhi kebutuhan warga selama masa karantina? Atau menelurkan kebijakan protektif lain untuk memastikan rakyatnya terhindar dari serangan wabah serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi merebaknya pandemi virus selama karantina wilayah? 

Karantina Wilayah dan hilangnya tanggungjawab pemerintah.
Jika dicermati, sejak dikeluarkannya himbauan social distancing, physical distancing, meliburkan sekolah serta barbagai macam himbauan lainnya hingga sesaat setalah karantina wilayah diberlakukan, pemerintah daerah kabupaten Alor juga mengelurakan sutu kbijakan protektif yang menangtisipasi kemungkinan terburuk selama masa karantina wilayah. 

Jangankan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak Covid-19, baik sebelum karantina maupun selama masa karantina, sekedar mengalokasikan dana tanggap darurat dan pengadaan APD dan fasilitas kesehatan yang memadai saja belum. Parahnya, sesaat setelah himbauan karantina wilayah itu terjadi, merebak berbagai keluhan dari masyarakat sekitar perihal harga semabako mahal, keluhan para medis tentang minimnya APD dan fasilitas kesehatan di setiap Faskes meramai dinding media sosial (facebook).

Sejumlah keluhan ini mesti dibaca sebai jawaban atas ketidak siap-siagaan pemerintah kabupaten Alor melindungi rakyat. bagaimana tidak, ditengah kepanikan dan kekhawatiran rakyat atas hantu Covid-19 yang siap menyerang siapa saja, pemerintah justru lamban dan setengah hati (agar tidak menyebur pelit) mengalokasikan anggaran untuk penangannya. Salah satu contoh yang paling terliha adalah hingga per 31 maret, bersamaan dengan karantian wilayah diberlakukan, Pemeritnah Kab. Alor baru mengalokasikan anggaran 500 Juta dari total APBD yang dimiliki kurang lebih 1,172 Trilyun. Dapat dibayangkan betapa paradoksnya kebijakan pemerintah, menghimbau untuk tetap dirumah saja tanpa menjamin kebutuhan dasarnya sama halnya membiarkan rakyat menanggung penderitaannya sendir. 

Jika demikian, lantas untuk apa tuan menghimbau, bukan kah kami tetap bekerja itu lebih baik?
Tidak bisa dinafikkan bahwa keputusan karantina wilayah memiliki konsekuensi jaminan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan yang adil bagi warga. hal itu ditegaskan dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pasal 8  disebutkan, “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina”. 

Lebih lanjut, dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 undang-undang ini menegaskan bahwa, Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dan melibatkan pemerintah daerah. ini berarti, pemerintah kabupaten Alor bertanggungjawab penih terhadap upaya memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa karantina. 

Apalagi memiliki sumberdaya anggaran yang cukup, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan manakala pemerintah mengabaikan tanggunjawab konstitusi sebagaimana ditandas di atas. 
Menggugat Visi “Alor Sehat dan alor Kenyang”

Berdasarkan data yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten Alor memiliki total APBD kurang lebih 1,172 Trilyun. Jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuah masyarakat selama masa tanggap darurat, apalagi Alor sudah memutuskan lockdown. Artinya pemerintah sudah siap menerima berbagai konsekuensinya. Termasuk menyiapkan berbagai kebijakan alternative untuk mengantisipasi merebaknya virus di alor serta berbagai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 

Berdasarkan data PusDaLops NTT jumlah penyebaran covid-19 di Alor dengan kategori ODP sebanyak 15 orang dan PDP sebanyak 7 orang. Ini mengindikasikan penyebaran virus kian melaju sehingga mesti disikapi dan diantisipasi lebih cepat.  Hal yang paling relevan dan mendesak untuk dilakukan adalah dengan merealokasikan anggaran. Lebih-lebih ketika Perarun Menteri Keuangan atau PMK Nomor 17/PMK/.07/2020, tentang mekanisme penyaluran dana untuk penangan Covid-19 telah dikeluarkan.  Secara umum, ruang lingkup peraturan ini mencakup, Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Insentif Darah (DID), sehingga tidak ada alasan untuk menunda, apalagi mengabaikan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Alor berdasarkan diketahui telah merilis penjelasan anggaran secara umum yang linear dengan apa yang diatur dalam PMK. sebagaiamana dikutip melalui laman wabsid kab. Alor dijelaskan bawha, dari total APBD yang tersedia, alokasi untuk Dana Alokasi Uumum (DAU) sebesar Rp 643,15 Milyar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 8,15 Milyar. Selain itu, Terdapat Dana Desa sebesar Rp 166,52 Milyar, dan DAK sebsesar 254,00 Milyar. Jika lebih rinci, Realokasi anggaran dapat dilakukan dengan menyisir sejumlah program disetiap OPD, proyek pembangunan diatas 5 M, dan program serta tunjangan DPRD dan Bupati yang digunakan untuk sebesar-besarnya penangan Covid-19. 

Hal ini juga sangat mendukung program prioritas Bupati Kabupaten Alor, sebagaimana dalam pidato perdananya pada period ke-dua kepemimpinannya di ruang sidang DPRD bahwa, rumusan visi daerah tetap diletakan sebagai visi pada periode pemerintahan sebelumnya yakni, mewujudkan Kabupaten Alor yang mandiri dan terbaik dalam indeks pembangunan manusia melalui kepemerintahan yang bersih dan berwibawah. Visi ini kemudain dirumuskan menjadi lima kebijakan strategis, salah satunya adalah penciptaan SDM yang tanggap terhadap Ilmu Pengetahuan (Iptek). 

Pada periode 2019-2024, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan daerah pada upaya, mewujudkan masyarakat kabupaten Alor yang kenyang, sehat dan pintar. 
Pada konteks inilah konsistensi dan komitmen kepala daerah diuji. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi seorang kepala daerah kecuali wajib menjawab sejumlah keluhan yang ada dan melindungi rakyatnya dari potensi terpaparnya virus, serta menjamin kebutuhan rakyat tetap terpenuhi ditengan masa-masa darurat bencana.Sebab, jika tidak, bukan saja seorang bupati kehilangan legitimasi dari rakyatnya, lebih dari itu, visi alor “sehat dan alor kenyang” akan menjadi hantu dan mimpi buruk baginya!

Salam Solidaritas, panjang umur untukmu, kemanusiaan!

Saling jaga, saling mengingatkan. 

Penulis: Atha Nursasi
Redaksi : Setiawan