Peduli Demokrasi Malang Respon Wacana Revisi UU KPK -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Peduli Demokrasi Malang Respon Wacana Revisi UU KPK

Saturday, September 14, 2019

Eriton (Penggagas Peduli Demokrasi Malang)

Indikatoralor.com"Revisi UU No. 20  Tahun 2002 tentang KPK itu saya kira tidak perlu. Karena potensi untuk melemahkan lembaga ini sangat tinggi". Pungkas Ketua Peduli Demokrasi Malang Eriton ketika ditemui pewarta indikatormalang.com. Sabtu (14/09/2019)

Pernyataan ini menanggapi adanya polemik dan wacana revisi UU No. 20  Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR - RI yang saat ini tengah hangat dibahas.

Menurut Eri, adanya usulan pembentukan Dewan Pengawas Intenal KPK dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) menunjukkan bahwa ada indikasi yang membuat leluasa pelaku korupsi dan justru akan melahirkan persoalan baru lagi.

Ketua Peduli Demokrasi malang ini juga mengatakan bahwa usulan SP3 untuk pemberhentian kasus ini berpotensi diintervensi. Sehingga jika benar - benar diberlakukan maka bisa membuka pintu untuk berbagai macam lobby yang berdampak pada pelemahan tugas mulia KPK.

"Adanya pembentukan dewan pengawas KPK ini juga dapat menjadi hambatan KPK dalam memberantas Korupsi di Negara Kita, "Pungkasnya.

Sambungnya, "DPR ini terdiri dari perwakilan Partai - Partai Politik yang sudah jelas memiliki muatan kepentingan dan terbuka lebar ruang untuk para koruptor," ujar pemuda asal Simeulue ini.

Kendatipun demikian, Eri juga berharap agar apapun hasil akhir dari polemik ini benar - beran untuk kebaikan bangsa dan negara. "Apapun hasil akhirnya nanti kita Doakan benar - benar demi kebaikan pemberantasan korupsi di negeri ini".

Reporter : Jab
Editor      : Redaksi