Presiden Jokowi; Orang Papua Harusnya Memaafkan -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Presiden Jokowi; Orang Papua Harusnya Memaafkan

Monday, August 19, 2019



Permohonan Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi), menanggapi indisen kerusuhan dan demo massal di beberapa Kota di Privinsi Papua dan Bapua Barat pada hari ini 19 Agustus 2019 dinilai sebagai sebuah seruan yang “lambat”.

Pemerintah Pusat maupun daerah dalam hal ini Gubernur Jawa Timur disebut “lambat” sebab aksi hari ini, 19 Agustus 2019 merupakan aksi massal yang erat sangkut paut dengan aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jln. Kamasan Surabaya Jawa Timur Indonesia. 

Kemurkaan Rakyat Papua telah bangkit. Kedasaran public Papua jelas tumbuh di seluruh Papua setelah oknum aparat keamanan melontarkan kalimat rasis “monyet” kepada mahasiswa Papaua di Surabaya. 

Moment demontrasi hari ini boleh dilihat sebagai kebangkitan nasional bagi rakyat Papua Barat. Isu papua memanas pasca terjadi aksi turun jalan (demontrasi) di beberapa kota di Papua dan Papua Barat hari ini 19 Agustus 2019. Dalam aksi di Papua, Kerusuhan dan pembakaran fasilitas umum, paling parah terjadi di Kota Manokwari dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Sementara itu, aksi massa dalam jumlah besar juga terjadi di Kota Jayapura-Provinsi Papua. Seperti diketahui bahwa, aksi demo ini melibatkan sejumlah unsur seperti DPRP Papua, Mahasiwa, Masyarakat Papua dan Mahasiswa pelajar dan anak-anak.

Beberapa unsur di atas turun jalan sebab seruan rasis “monyet” jelas merendahkan harkat dan martabat orang Papua. 
Maka, aksi demo ini sebagai tanggapan atas pengepungan mahasiswa di Asrama Papua di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, di mana dalam aksi pengepungan tersebut sejumlah ormas dan aparat keamanaan menyoraki mahasiswa Papua dengan ungkapan rasis “monyet”.

Bertolak dari peristiwa 17 Agustus 2019 di Surabaya Jawa Timur ini, kemudian menimbulkan kedasaran public masyarakat Papua untuk melakukan aksi protes sekaligus menolak dan menentang ungkapan rasis “monyet”.

Jika diamati sejak peristiwa ini terjadi, negara seolah-olah diam. Saya katakan negara seolah- olah diam “ sebab ketika ungkapan rasis “monyet” kepada orang Papua pada tanggal 17 Agustus 2019 silam, tidak ada suatu pun unsur negara yang segera memberi permohonan maaf. Lalu setelah ada aksi massa di Papua dan Papua Barat, Negara baru sadar dan berusaha memberi permohonan maaf. Apakah ini layak dan pantas?

Jika Negara memang sungguh menghendaki agar Papua bagian dari NKRI dan Jika Negara menghendaki agar segala unsur rasisme harus dilawan dan dihilangkan dari Indonesia sebab bertentangan dengan UUD 1945, maka sejak awal Pemerintah Indonesia seharusnya sudah mengambil sikap antipatif agar tidak terjadi aksi massal.  

Akan tetapi, dalam CNNindonesia.com, Presiden Indonesia Ir. Joko WIdodo meminta masyarakat Papua harus bisa memberi maaf. Pertanyaannya kepada siapa orang Papua harus memberi maaf? Lalu apa salah orang Papua? Kemudian apakah dengan memohon maaf seperti yang disampaikan oleh Kofifah Gubernur Jawa Timur maupun Presiden Joko Widodo, dapat mengahapus luka batin orang Papua yang sudah begitu akut selama ini? 

Permintaan maaf atau permohonan maaf apapun jelas tidak akan menyelesaikan persoalan harga diri dan martabat manusia Papua yang telah dilecehkan dengan ungkapan rasis “monyet” yang dilontarkan oknum aparat keamanaan di Surabaya? Bagi orang papua permohonan maaf jelas tidak akan menghilangkan sorakan rasisme “monyet”kepada orang Ppaua.
 
Seharusnya, negara Indonesia yang telah merdeka selama 74 tahun (17 Agustus 1945-17 Agustus 2019) seharusnya dewasa dalam berdemokrasi. Mengemukakan pendapat adalah hak  semua warga Negara. Maka hak ini mestinya Negara dijamin sebab itu hukum harus melindungi hak berpendapat setiap warga Negara.

Namun, hal itulah yang tidak ditunjukkan oleh pihak keamanan Indonesia. Bukan tindakan persuasive yang diutamakan melainkan represif. Praktek ini jelas menciderai proses demokrasi di Indonesia yang telah merdeka selama 74 tahun. Untuk itu, Papua jelas menempuh jalan yang paling aman yakni referendum. Harus pisah dan memberi media asing ruang akses ke papua.

Hal inilah yang harus dibuat pemerintah Indonesia  jika menginginkan Papua tetap bagian dari Indonesia. Jika tidak, Merdeka adalah solusi terbaik agar dengan jalan keluar ini masalah pembunuhan, intimidasi, teror, penyiksaaan, menyanderaan dan pemerkosaan segera diakhiri. 

*Penulis bertanggung Jawab Penuh atas tulisannya jika di Kemudain Hari. 
Redaksi: Indikatoralor.com

Penulis: Daniel Gobai tinggal di Malang.
Editor    : Redaksi