PP Muhammadiyah Respon Rencana Kebijakan Baru Kemenristekdikti -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

PP Muhammadiyah Respon Rencana Kebijakan Baru Kemenristekdikti

Sunday, July 28, 2019


doc. (republika)

Anwar Abbas pengurus PP Muhammadiyah menanggapi rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang akan mendata nomor telepon dan media sosial milik mahasiswa, dosen dan pegawai pada awal tahun kalender akademik mengatakan, sikap Kemenristekdikti tersebut berlebihan karena akan membuat dosen dan mahasiswa merasa ketakutan.  Senin, (29/07/2019)

Sebagaimana yang dilansir oleh republika Anwar menyampaikan bahwa "Pernyataan dan sikap menteri ini ada benarnya tapi pernyataan menteri ini oleh sebagian pihak dirasakan terlalu berlebihan dan bisa-bisa membuat kehidupan dosen, mahasiswa dan karyawan di kampus akan diliputi oleh ketakutan yang tidak jelas dan tidak menentu,".

Sambungnya, "kebijakan Kemenristekdikti tersebut tentu juga akan mengganggu kemerdekaan dan kebebasan berbicara yang menjadi ciri dan watak dari insan-insan akademis. Karena itu, pihak Kemenristekdikti harus bisa memperjelas organisasi mana saja yang tidak boleh dihubungi oleh para dosen,  mahasiswa dan karyawan berikut dengan alasan-alasannya"Pungkasnya.

Selain itu, menurut Anwar Kemenristekdikti juga harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme dan intoleransi tersebut secara terang dan terukur. Menurutnya, persoalan ini harus dapat didudukkan dengan baik karena hal ini akan bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan bangsa.

Anwar meminta kepada Kemenrestikti agar tidak membuat kebijakan yang bisa merenggut kebebasan akademik dari para dosen dan mahasiswa. Menurut dia, Menristekdikti perlu menjelaskan peraturan itu dengan sejelas-jelasnya.

"Bila hal ini salah dalam menerapkannya akan bisa memasung kreativitas dan kritisisme dari para dosen dan mahasiswa," ucap orang nomor wahid di PP Muhammadiyah ini.

Anwar menegaskan bahwa peraturan ini patut dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan terukur sehingga kita bisa menindak para dosen dan mahasiswa yang telah menyalahinya.


Reporter  : Redaksi
Editor     : Redaksi