Masyarakat Adat Sumba Timur Akan Laporkan Perusahan Tebu ke Komnas HAM -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Masyarakat Adat Sumba Timur Akan Laporkan Perusahan Tebu ke Komnas HAM

Tuesday, July 9, 2019

Masyarakat Adat Sumba Timur (Google.com)

Indikatoralor.com - Masyarakat adat asal Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan laporkan dugaan pelanggaran HAM Perusahaan Tebu di daerah mereka ke Komnas HAM dan Ombudsman RI (ORI).

Permasalahan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, saat konferensi pers di kantor Lokataru, di Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/7/2019).

“Beberapa hari ke depan kami rencana akan berkeliling kantor dan lembaga negara, ke Ombudsman, Komnas HAM, ke sejumlah kantor pemerintahan lainnya lagi, untuk melaporkan temuan-temuan kerusakan ini semua," ujar Haris.

"Termasuk juga ke Bareskrim untuk mempertanyakan kenapa polisi diskriminatif, laporan warga tentang kerusakan lahan dan hutan itu tidak ditindaklanjuti, tapi kalau warga masyarakat adat yang mempertanyakan justru dilaporkan ke polisi dan ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Haris juga mengatakan bahwa sejauh ini sejumlah masyarakat adat di Sumba Timur merasa dirugikan oleh hadirnya salah satu perusahaan tebu, PT Muria Sumba Manis (PT MSM), karena setidaknya telah menguasai sekitar 20.000 hektare lahan dari target 52.000 hektare lahan milik masyarakat adat. Haris mengklaim, bahwa tidak satu hektare pun dari tanah yang diduduki perusahaan tersebut memiliki surat Hak Guna Usaha (HGU).

“Tidak ada surat resminya dari BPN [Badan Pertanahan Nasional]. BPN bahkan menyatakan bahwa belum pernah melakukan sertifikasi HGU untuk kepentingan bisnis tebu PT MSM. Jadi sekali lagi, PT MSM ini menduduki lahan di Sumba Timur hanya bermodalkan SK Bupati. Jadi sampai di sini pun, kami mempertanyakan apa dan bagaimana peran Bupati di balik PT MSM ini? Karena toh dengan SK Bupati, PT MSM bisa begitu leluasa menduduki lahan warga tanpa konsultasi dan tanpa persetujuan yang dimandatkan oleh UU Perkebunan, UU Tata Ruang, harus ada persetujuan warga,” jelas Haris.

Sepuluh orang yang mewakili beberapa kelompok masyarakat adat di Sumba Timur, NTT, datang ke Jakarta untuk mencari keadilan. Didampingi oleh Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), mereka ramai-ramai mengecam tindakan PT MSM yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumba Timur.

Hasil investigasi Lokataru, WALHI, dan KontraS, bersama sejumlah masyarakat adat di Sumba Timur sebagaimana yang dilansir oleh media Tirto.id pada bulan Januari 2019 hingga Maret 2019 di lima desa yang berada di tiga kecamatan berbeda di Kabupaten Sumba Timur, ditemukan fakta adanya beberapa pelanggaran hukum dan HAM yang disebabkan oleh bisnis perkebunan tebu milik PT Muria Sumba Manis (PT MSM).

Reporter: Redaksi Indikatoralor.com
Editor     : DJ