Kita -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Kita

Saturday, May 25, 2019

Goenawan Muhammad

Indikatoralor.com - Kita tak ingin seperti Rwanda, kita tak ingin seperti Yugoslavia. Perpecahan dengan senjata dan kekejaman berjangkitnya rasa saling benci akan mengutuk kita sampai anak cucu. Kita tak ingin para bigot, yang gemar menyiram minyak tanah ke dalam api permusuhan antarkaum, antar suku, antarumat, terjun ingar -bingar ke dalam sebuah orgi pembantaian dan pemerkosaan. Sebab bagi mereka tidak penting apa saja yang didapat setelah daging tercincang, mayat bertebaran membusuk, dan badan, jiwa, keluarga, dusun, dan kota remuk-redam.

Hari ini kita, orang Indonesia, belum seperti Rwanda. Tentu saja kita memang harus cemas bila suatu hari nanti para bigot mengambil alih pentas. Apalagi kini terasa bertambah buruknya hubungan yang sehat antara orang yang berbeda agama dan ras.

Rasa saling curiga, yang berdesis dalam bisik-bisik tentang ”bahaya hijau” atau ”bahaya palang” kata lain untuk ”bahaya Islam” dan ”bahaya Kristen” sekarang bahkan terdengar sampai di kantor kantor resmi. Dan di jalan-jalan, orang dengan mudah membuat ekspresi ”anti-Cina” jadi murub, seperti tampak di Medan dan konon dicoba di kota lain, sementara di ruang-ruang tertutup orang melakukan semacam diskriminasi rasial: jika si A bukan berdarah X, maka ia tidak akan dapat kesempatan untuk masuk kerja, naik pangkat, atau berada di jabatan yang penting.

Tetapi bukan hanya karena itu saja sebuah bangsa retak. Bukan hanya karena orang ramai kembali ke ikatan-ikatan seagama dan sekaum sebuah komunitas nasional terancam oleh proses disintegrasi. Kalau orang hari-hari ini mulai bertanya lagi, ada apa gerangan dengan nasionalisme, maka jawabannya tidak bisa diberikan dengan asumsi-asumsi lama, dan kita tak bisa melihat persoalannya dengan kaca pembesar yang lama. Sebab, selama sekitar seperempat abad terakhir ini Indonesia telah berubah sedemikian rupa, sehingga bahkan acuan-acuan kita tentang diri kita sendiri pun berubah pula. Sebuah ekonomi yang tumbuh dengan cepat dan gilang gemilang telah hadir, dan itu punya akibat serta nemesisnya sendiri.

Lama sebelum banyak negeri di Dunia Ketiga (apalagi negeri sosialis) naik dalam mesin luncur perekonomian pasar, sejak 1967Indonesia sudah melakukannya. Lambat laun, sebuah masyarakat yang dulu tidak kita kenal betul tumbuh dan berkembang di antara kita: sebuah masyarakat yang secara diam-­diam ataupun secara hiruk-pikuk berpacu dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus-menerus bertambah. Masyarakat ”baru” ini juga pada umumnya menampakkan ciri sebuah masyarakat yang secara intensif menganyam hubungan antar anggotanya dalam proses jual-beli.

Di satu pihak, keadaan itu membuat orang seakan-akan diperlakukan sama: sebagai penjual atau sebagai pembeli, sebagai produsen atau sebagai konsumen. Bahkan kaum ningrat, bapa dan ibu pejabat, pada gilirannya mendapatkan perlakuan yang ”disamakan” seperti itu karena mereka pun boleh dikatakan berjual-beli pula. Namun di lain pihak, pelbagai ketidaksetaraan baru meruak: ada yang lebih mampu berproduksi dan berkonsumsi, ada yang kurang mampu membeli atau menjual. Ada yang bergerak maju, ada yang diam atau tenggelam. Dalam proses itu, banyak kepastian guncang, bentuk-bentuk martabat dan penghormatan lama jadi rancu, dan juga anyaman hubungan-hubungan yang pernah ada menjadi tak stabil lagi.

Di sela-sela itu adalah korupsi. Korupsi bukanlah kejahatan biasa. Ia adalah kejahatan yang bagaikan karat, menghancurkan peran Negara: bangunan yang seharusnya jadi penjaga kepentingan bersama itu pun rapuh, retak, dan rusak. Jika seorang wali kota bisa disogok oleh pengusaha real estate hingga bersedia meniadakan sebuah taman yang di perlukan khalayak ramai, bila seorang hakim bisa disuap agar memenangkan sebuah perkara untuk kepentingan si penyuap, yang sebenarnya terjadi ialah runtuhnya hampir seluruh konstruksi res publica. Memang bisa saja ada solidaritas di antara para koruptor: seorang pemimpin proyek pembangunan bisa mengajak petugas di pelbagai instansi lain untuk menyulap biaya agar bisa masuk ke kantong mereka semua. Tetapi pada dasarnya, sebuah proses disintegrasi nasional di situ tak terelakkan: mereka yang seharusnya menjadi perekat kepentingan orang banyak ternyata hanya melayani kepentingan sendiri.

Bisakah kita menghadapi itu? Kita mudah-mudahan tak menjadi sebuah Rwanda, sebuah Yugoslavia. Tetapi terhadap sebab - sebab yang kronis dan keretakan nasional—korupsi—mimpi dan mantra ”nasionalisme” saja tampaknya tak cukup, tak mempan, dan bisa mengecewakan. (Tempo, 25 Juni 1994)

Penulis: GOENAWAN MUHAMMAD
Status  : Pendiri Tempo
(Dimuat dalam Buku Catatan Pinggiran 4)