Metamorfosi Anak Bangsa Menjadi Gelandangan, Pemerintah Harus bertanggung Jawab -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Metamorfosi Anak Bangsa Menjadi Gelandangan, Pemerintah Harus bertanggung Jawab

Friday, November 23, 2018


Photo By writter

Indikatoralor.com - Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak yang dimiliki anak banyak sekali di antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM.

Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat. Di dalam (UU No. 39 Tahun 1999) pada bagian Hak Anak salah satunya adalah (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.” selain itu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 berbunyi :“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 B ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya.

Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi. Pertanyaanya apa kaitannya dengan pemerintah dengan pendidikan anak bangsa, ternyata semuanya suda tertata rapi dalam UU Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Warga negara yang dimaksud dalam pasal ini lebih ditekankan pada anak-anak karena umumnya mereka berusia pada posisi sedang sekolah di tingkat dasar. Oleh karena itu saya sampaikan pemerintah harus bertanggung jawab dan mengantarkan mereka untuk meraih mimpi- mimpinya. dan tidak boleh di patahkan di tengah jalan hanya karena persoalan ekonomi dan pekerjaan yang tidak mesti mereka tanggung di usia dini.

Lalu kemudian, apakah pemerintah mampu menjawab semua itu..?
Perlu di ketahui bahwa didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih terdapat masyarakat dalam keadaan fakir, miskin, dan terlantar, untuk itu saya sampaikan mereka bisa bermetamorfosis menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan, sebab pemerintah tidak menjalan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”atau pemerintah menjalankan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 tapi belum merata. dan hari ini saya menyaksikan jumlah gelandangan, pengemis, pengamen, anak putus sekolah, anak jalanan dan anak di bawah usia yang terus bertambah di banyak kota besar dan kota- kota kecil.

Kata kunci:  Pemerintah Harus Bertanggungjawab Menjalankan UUD 1945
Oleh: Fathur Dopong ( Ketua Umum DPD IMM NTT )
Editor : Damanhury Jab