Cipayung Plus Malang Lakukan Aksi Besar Bertajuk Malang Darurat Korupsi -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Cipayung Plus Malang Lakukan Aksi Besar Bertajuk Malang Darurat Korupsi

Friday, September 7, 2018

Cipayung Plus dalam aksi Malang Darurat Korupsi

Indikatoralor.com - Hari ini, Mahasiswa kembali turun kejalan melakukan aksi massa dalam gaung Aliansi Cipayung Plus. Jum'at (7/09/2018)

Cipayung menilai bahwa Kasus Korupsi yang terjadi di Kota Malang adalah penghinaan terhadap kesucian parlemen (contempt of  parliament). "Secara sadar kita ketahui bersama bahwa Parlemen merupakan rumah masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun justru rumah tersebut dijadikan sebagai tempat persekongkolan jahat dan memanggungkan perilaku immoralitas secara vulgar kehadapan  masyarakat."

"Sejumlah 41 Anggota DPRD dari 45 jumlah keseluruhan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, melakukan korupsi secara berjamaah pada pembahasan APBD-P tahun 2015. Tindakan tersebut merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang telah menyebabkan jalannya pemerintahan Kota Malang dalam posisi shutdown (berhenti)".

Jumlah anggota dewan yang tersisa 4 orang tidaklah memenuhi quorum dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Keadaaan tersebut telah menyebabkan macetnya pembahasan  APBD-P 2018, RAPBD 2019, LPJ Walikota dan Pelantikan Walikota terpilih. Dengan demikian maka organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendesak para stakeholder untuk menuntaskan segala bentuk kasus korupsi sesuai aturan perundang-undangan secara transparan dan bertanggungj awab   dengan perwujudan.

Aliansi Cipayung Plus terdiri dari Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini mengajukan 7 tuntutan dalam menangani kasus ini yakni;
1. Mendagri segera mengambil kebijakan Diskresi yang tepat dan konkrit terhadap proses kekosongan yang sedang dialami oleh DPRD Kota Malang.
2. Mendesak Partai Politik (parpol) untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang dan sekaligus memecat  kader-kader parpol tersebut yang terjerat kasus korupsi.
3. Mendes Parpol agar melakukan evaluasi internal dalam perekrutan dewan, untuk pergantian anggota dewan yang terjerat kasus korupsi dengan orang-orang yang lebih baik serta memiliki kualifikasi dan integritas dalam menjalakann fungsi sebagai wakil rakyat.
4. Mendesak KPU Kota Malang untuk menggugurkan 20 orang anggota DPRD tersangka korupsi dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan mengikuti pileg 2019.
5. Mendesak kepada KPU dan Bawaslu untuk menjadikan pakta integritas anti korupsi sebagai persyaratan wajib yang harus di tanda tangani oleh seluruh anggota calon legislatif kota malang. 
6. Usut tuntas kasus korupsi yang menjerat anggota DPRD Kota Malang secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta penguatan kembali sanksi hukum korupsi.  
7. Mendesak Wali Kota Malang terpilih untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi baik online dan cetak serta menjaga integritas dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun mendatang.

Demikian isi daripada tuntutan massa aksi yang tergabung dalam forum aliansi Cipayung Plus. 

Reporter: Jab