Diduga Kurangnya Optimalisasi Informasi Publik, Website Pemkab Alor Vakum 2 Tahun -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Diduga Kurangnya Optimalisasi Informasi Publik, Website Pemkab Alor Vakum 2 Tahun

Wednesday, August 29, 2018

Website Resmi Pemkab Alor (www.alorkab.go.id)

Indikatoralor.com
 - Website atau mesin Publishing informasi resmi pemerintah Daerah kabupaten Alor sudah 2 tahun tidak terupdate alias Fakum. Kamis (30/08/2018)

Hal ini terbukti melalui proses Identifikasi team Indikatoralor.com. Berdasarkan infestigasi ini, Team menjumpai Website Pemkab sudah sekitar 2 tahun tidak terupdate. Terbukti melalui Update terakhir website resmi Pemkab Alor yakni pada tahun 2016.

Menanggapi hal ini, Aswat Nursasi Ata Salahsatu aktivist MCW (Malang Corruption Watch) asal Kabupaten Alor ketika diwawancari oleh Pihak Indikatoralor.com menegaskan bahwa " berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Informasi Publik ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bai atau untuk mendukung implementasi konsepsi good govenance. Diantaranya adalah, transparan, akuntabel, efektivitas dan efisiensi". Ujar Pemuda yang akrab dipanggil Atha ini.

Sambungnya, "Bahwa semangat UU keterbukaan informasi publik juga dimaksudkan agar, pertanggungjawaban sosial pemerintah daerah dapat dilakukan secara fair dan terbuka. Oleh karenanya, berbagai kanal informasi publik dibuat dan digunakan sebagai corong informasi dapat dengan mudah diakses oleh  publik".

Atha juga menambahkan bahwa "Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Alor, jika website ternyata tidak berfungsi atau tidak menyediakan berbagai dokumen informasi publik yang bukan merupakan informasi yg dikecualikan, dapat diduga bahwa pemerintah daerah tidak taat terhadap regulasi dan prinsip good govenance".

Sementara itu, menurut salahsatu narasumber lain yang tidak mau disebutkan namanya ketika ditanyakan responnya ikut berkomentar bahwa " kejadian ini diduga ada indikasi kelalaian dalam proses transparansi informasi publik dari pemerintah Daerah oleh dinas terkait yakni dinas komunikasi dan informasi di Daerah".

Beliau berharap agar di periode ke-dua mendatang harus segera dimassifkan Publikasi dan transparansi informasi publik mengingat masyarakat Alor saat ini sudah mulai mellek teknologi tanpa terkecuali media informasi online".


Reporter: Jab