Afirmasi Hukum dan Mandeknya Kasus Munir -->
Cari Berita

Advertisement

INDIKATOR ALOR

https://youtu.be/cE2YjO-Dc-k

Afirmasi Hukum dan Mandeknya Kasus Munir

Sunday, July 1, 2018

Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang (Dock Pribadi)
indikatoralor.com - Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol yang merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Demikian juga dengan penegakan Hukum yakni proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. 

Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas.

Berbicara tentang hukum, maka tentu saja hukum di Negara kita bisa dikatakan sangat lengkap karena sudah mencakup berbagai macam aspek dimana aspek ini selalu identik dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kendati demikian, proses penegakan hukum di Indonesia terkadang kurang diperketat atau dalam pengimplementasiannya masih belum sampai pada titik sempurnah. Berbicara tentang kurangnya penyelenggaraan Hukum di Negara kita, maka disinilah kita akan membahas terkait kasus kasus pelanggaran Hukum yang belum mampu terselesaikan.

10 Desember sebuah hari besar Internasional dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia itulah hari HAM (Hak Asasi Manusia) yang ditetapkan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) dan Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948, yang ditandatangani oleh 48 negara sebagai hari resmi perayaan hari kemanusiaan atau Humanisme. pernyataan HAM juga tersirat dan tersurat dalam bunyi kelima sila nilai-nilai dasar Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sementara, pasal-pasal dalam UUD 1945 membahsa secara terperinci satu persatu ahk asasi manusia dan aturannya. Hak asasi manusia tersebut diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945 dan kemudian diperkuat lagi oleh KOMNAS HAM melalui UU Nomor 39 tahun 1999.  

Pelanggaran HAM di dunia termasuk di Indonesia menjadi sorotan pada momentum Hari HAM ini. Para aktivist sosial hingga mahasiswa dan masyarakat  di Indonesia tidak pernah luput dalam perayaan ini.  Salahsatu Kasus yang masih saja menjadi permasalahan terseksi dalam perayaan ini adalah, tewasnya salahsatu aktivist HAM Indonesia yang hingga saat ini belum berhasil dituntaskan oleh Negara kita yakni tragedi 7 Sept 2004 Aktivis  HAM  dan  pendiri  KontraS  dan  Imparsial,  Munir  (39  thn)     meninggal  di atas pesawat  Garuda  dengan  nomor GA-974  ketika  sedang  menuju  Amsterdam  untuk melanjutkan  kuliah  pasca-sarjana.  Sesuai  dengan  hukum  nasionalnya,  pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum. Pada 12 Sept 2004 Jenazah Munir dimakamkan di kota Batu, Malang, Jawa Timur  sebelumnya pada 11 Nov 2004  Pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh  Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.


Proses demi proses hukum dalam penyelesaian kasus terus dilakukan pemerintah terkait terbunuhnya munir terus dilakukan hingga pada 12 Desember 2017 pada Sidang Pollycarpus (pelaku yang diduga telah membunuh munir) ke XXIII.   Pollycarpus membacakan pledoinya dan menyatakan tidak bersalah. Kepala Bidang Penerangan Umum Polri, Kombes Bambang Kuncoko menyatakan polisihanya menunggu hasil persidangan Pollycarpus. Pasca itu, kasus pelanggaran kemanusiaan ini berangsur – angsur hilang dan meredup dari perhatian pemerintah pada masa itu. 

Hingga hari ini, kasus terbunuhnya Munir masih belum ditindak lanjuti dengan baik oleh para penegak hukum. 

Dari kasus diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang keseriusan pemerintah dalam hal konsistensi dalam penegakan undang – undang yang harusnya disakralkan. Selain itu, jika kita mengacu pada Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 7 yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. 


(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Undang – Undang telah menjamin ini,  apakah negarapun demikian? Jika Iya, Kenapa kasus Aktivist Munir masih belum terselesaikan? 

Redaksi   : Indikatoralor.com